Ungkap Kasus Suap Pilkada, Dibalik Jeruji Didin Bongkar Keterlibatan Ketua KPUD Garut

0
2591

HARIANGARUT-NEWS.COM – Kasus suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut, yang menyeret Ketua Panwaslu, Heri Hasan Basri, salah seorang Komisioner KPUD, Ade Sudrajat dan salah seorang tim sukses calon Indipenden, H. Didin, saat ini sudah masuk dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, jelang sidang DKPP pada tanggal 22 Mei 2018, secara mengejutkan salah satu tersangka, H. Didin membuat surat pernyataan resmi dan beredar di Kota Intan.

Dalam surat yang dibuat dalam jeruji besi Kebon Waru, H. Didin menulis adanya keterlibatan Ketua KPUD Hilwan Fanaqi. Yang mana Ketua KPUD menyarankan satu pintu pada Ade Sudrajat, untuk menyerahkan sejumlah uang untuk pengondisian untuk meloloskan pasangan Soni-Usep sebagai peserta Pemilukada.

Selain ada keterlibatan Ketua KPUD Garut, Hilwan Fanaqi, dalam surat tersebut pula, H. Didin, menyatakan merasa diperas dan di tipu oleh Ketua Panwaslu Heri Hasan Basri dan Komisioner KPUD Garut.

H. Didin Wahyudin merupakan tim sukses dari pasangan bakal calon dari jalur Indipenden, Soni- Usep. Pada Pilkada Garut, sekitar bulan Desember 2017 mendaftarkan diri dan menyerahkan poto copy KTP sebanyak 129 ribu dan dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan berikutnya. Namun, berdasarkan hasil verifikasi awal yang dilakukan PPK dan PPS ternyata hanya 42.700 KTP yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk bisa memenuhi syarat masih kekurangan sebanyak 75.000 KTP.

Dalam proses perbaikan berkas pasangan Soni-Usep, menyertakan berkas KTP dengan jumlah 176 ribu yang diverifikasi secara singkat dan dinyatakan tidak lolos lantaran kekurangan dukungan. Didin kembali menerima informasi dari paslon Soni-Usep, pada tanggal 7 Pebruari 2017, yang mengatakan hasil verifikasi kurang baik banyak dicurangi.

Mendapatkan informasi tersebut, pada tanggal 8 Pebruari 2017, langsung menemui Ketua KPUD Garut, di kantornya.

“Kedatangan saya untuk menanyakan hasil yang kurang bagus “Mengapa hasilnya kurang bagus? Apakah PPK/PPS tidak diarahkan/di kondisikan?” Kata Ketua KPUD Hilwan Fanaqi mengarahkan untuk menemui Ketua Panwaslu, Heri Hasan Basri. Saat itu juga langsung bertemu di salah satu rumah makan dengan Heri Hasan Basri. Dalam pertemuan tersebut langsung membahas ke masalah non tekhnis keuangan untuk pengondisian Panwascam supaya lolos. Namun kenyataannya tidak lolos,” beber Didin dalam surat pernyataannya yang bubuhi materai Rp6.000,-.

Intinya kata Didin, Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri, meminta uang dan menyerahkan nomor Rekening Bank Mandiri. Hal tersebut di informasikan langsung pada Soni dan langsung di transfer.

“Kemudian pada siangnya, saya langsung datang kembali ke KPUD dan membawa sejumlah uang. Di KPUD bertemu dengan Ketua KPUD Garut, Hilwan Fanaqi dan menyarankan agar uang itu diserahkan pada Ade Sudrajat,” ujar Didin.

Dalam surat itu juga Didin menceritakan kaitannya dengan pemberian satu unit mobil. Pada sekitar bulan Juli 2017 saudara Ade Sudrajat, meminta kendaraan operasional KPUD Garut yang layak dengan alasan kendaraan yang sudah ada tidak ada yang layak pakai. Saat itu juga langsung di informasikan pada pasangan Soni-Usep dan di berikanlah satu unit mobil baru. Namun, pada kenyataannya semuanya tidak sesuai dengan komitmen yang sudah dijanjikan kenyataannya Nol besar semua.

Didin juga akan menyampaikan surat ini pada sidang DKPP yang akan digelar pada 22 Mei 2018. Surat yang dibuat pada Mei 2018 di Rutan Kebon Waru, langsung ditandatangani diatas materai. (Igie/Daus)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY