Tokoh Balubur Limbangan Menggeliat, Isu Pemekaran Garut Utara Kembali Bergulir

0
291

HARIANGARUT-NEWS.COM – Isu pemekaran Garut Utara kembali bergulir. Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) yang terdiri dari berbagai elemen seperti pakar politik, budayawan, anggota DPRD, pengurus Partai, guru, tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda menggelar diskusi sekaligus acara buka bersama di Aula Limbangan Ngadaun Ngora (LNN), Jalan Raya Bandung Tasik, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (12/06).

Ketua PM Gatra, H Kholil Aksan Umarzen menyampaikan, acara yang digelar tidak lain untuk meneruskan perjuangan mengenai tindaklanjut 7 (tujuh) tahun Visi Misi Limbangan Ngadaun Ngora yakni Pemekaran Garut Utara untuk berdirinya Kabupaten Limbangan. Holil mengatakan, yang dibahas dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Garut Utara yakni pertama masalah Kepengurusan PM Garut Utara, yang kedua mengenai kelengkapan administrasi yang belum selesai, yang ketiga pengurus Gatra ingin mempertanyakan sikap pemerintah daerah, baik itu legislatif maupun eksekutif, yang sampai saat ini sudah tujuh tahun lamanya tidak jelas seperti apa, tukasnya.

“Sehabis Lebaran kami akan mengadakan pembahasan lagi, mengingat Garut Utara ini sudah masuk di daftar list di Kemendagri, dan Itu pun bukan hasil pemerintah daerah, ini merupakan viralnya berita kawan-kawan di media, sehingga sampai di Kemendagri.
Beda dengan Garut Selatan sudah ada tanda bintang di Kemendagri dan ada tahapan yang harus dikerjakan, sementara Garut Utara masih kosong. Selama ini kami menunggu pihak pemerintah Kabupaten Garut tidak ada kejelasan. Kamipun akan meminta fakta integritas kepada para calon yang sekarang Pilkada Garut, apakah mendukung atau tidak,” beber Holil Aksan Umarzen, yang juga sebagai Direktur Biro Perjalanan Wisata Syariah PT Noor Abika tersebut.

Holil melanjutkan, dia bersama tokoh Garut Utara lainnya akan terus berjuang karena, kata Holil, sebenarnya pemekaran Gatra bukan ambisi karena kebutuhan dengan jumlah penduduk. Pihaknya akan berjuang sampai ke tingkat pusat. Tadi sudah sepakat membentuk Dewan Presidium dari sebelas Kecamatan dan sepakat Drs Cecep Suhardiman SH MH sebagai ketua Dewan Presidium Garut Utara, dan PM Garut Utara juga akan melakukan restrukturisasi dan penyegaran organisasi lainnya, pungkasnya.

Sementara Ketua Presedium, Drs Cecep Suhardiman SH MH menegaskan, kali ini Presidium Pemekaran Garut Utara akan meminta dukungan dari kalangan Komisi II DPR RI. Cecep menyatakan secara prinsip mendukung sepenuhnya pemekaran Kabupaten Limbangan. Namun ia menegaskan dukungan pemekaran itu diberikan sepanjang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tandasnya.

Cecep Suhardiman merasa terharu diberi amanah untuk menjadi ketua umum Presidium. Berharap dengan bersatunya semua elemen yang ada dan komposisi yang ideal di Presidium seperti Kades , BPD, Tokoh Masyarakat , LSM, Organisasi Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa berharap sukses mengawal proses pemekaran Kabupaten Limbangan.

“Tidak alasan untuk menolak pemekaran Kabupaten Limbangan. Melihat wilayah lain pada saat kunjungan kerja, contohnya di Lombok, pengajuan Garut Utara sangat realistis kalau berbicara otonomi daerah. Melihat jumlah penduduk Garut sekarang yang sampai 2,8 juta sudah saatnya dipikirkan kembali. Kabupaten Garut sebagai induk jangan terlalu ngotot mempertahankan, bahkan sebagai induk harus membuka ruang karena ini realistis. Bukan dengan maksud melakukan kudeta, ini demi pelayanan masyarakat. Bupati dengan 20 struktur kedinasan tentu sangat kerepotan dengan jumlah penduduk yang lumayan tinggi tersebut,’ ujar Cecep, yang akan ikut mencalonkan menjadi anggota legeslatif DPR-RI Periode 2019-2024.

Ditambahkan Cecep, apalagi berhubungan dengan adanya bandara Internasional Kertajati, ini momen karena akses Garut melalui Limbangan. Pihaknya juga akan menagih rekomendasi dari DPRD Kabupaten Garut untuk disampaikan dan memgawalnya sampai ke pusat. Dikatakan Cecep, ada persepsi yang belum nyambung kalau bicara Peraturan Daerah. Dengan aturan yang baru adalah rekomendasi, DPRD meneliti dan studi kelayakan, dan mengeluarkan rekomendasi, pungkasnya.

Sementara Sekretaris Jendral PM Garut Utara, Imron Abdul Rojak, kembali menegaskan, jika dari dulu dirinya sudah komunikasi dengan Pemerintah Desa, BPD dan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada di sebelas Kecamatan yakni Leles, Kadungora, Cibiuk, Cibatu, Selaawi, Limbangan, Kersamanah, Malangbong, Pangatikan, Karangtengah, dan Leuwigoong.

“Isu pemekaran Kabupaten Limbangan bukan saja ada di tingkat Provinsi, namun sudah berada di tingkat Pusat. Dan saya sekarang berharap, siapapun nanti yang menjadi Bupati Garut harus mengeluarkan rekomendasi Garut Utara untuk pemekaran. Bupati terpilih harus memasukan Pemekaran Wilayah Kabupaten Garut Utara ke dalam RPJMD 2019-2024. Selanjutnya mengawal proses pemekaran ke tingkat Provinsi setelah sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPRD Garut semua Fraksi menyatakan setuju Limbangan menjadi Kabupaten baru,” pungkas Imron. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY