Tim Kuasa PASTI : Kinerja KPU Garut Tidak Profesional

0
297

HARIANGARUT-NEWS.COM – Sidang perdana pengaduan keberatan Pasangan Agus Supriadi-Teh Imas (PASTI) pada sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah di sidangkan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Jalan Turangga, Bandung, Selasa (22/05) kemarin.

Menurut Ketua Tim Hukum PASTI dari Partai Demokrat, DR Drs Cecep Suhardiman SH MH, sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut digelar atas dasar pengaduan PASTI yang menilai adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan empat orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut.

“Keempat orang komisioner KPU Garut tersebut yakni, Hilwan Fanaqy, Reza Alwan, Lia Juliasih dan Djudju Nuzuluddin,” sebut Cecep melalui sambungan telpon, Rabu (23/05).

Agenda sidang DKPP tersebut sambung Cecep, yakni pembacaan pengaduan PASTI sebagai pengadu, jawaban Komisioner yang dibuat oleh Penasehat Hukum KPU sebagai Teradu, pemeriksaan saksi dari pengadu diantaranya Dadang Sudrajat, Ahmad Bajuri, Hasanuddin dan ahli mantan Sesdirjen Pemasyarakatan, Drs Dindin Sudirman, Bc Ip M Si.

“Dalam penyampaian pengaduan, komisioner KPU Garut tidak bekerja secara profesional, jujur dan tertib administrasi. Terutama saat PASTI mendaftar pada 9 Januari 2018. Dimana semua persyaratan sudah diserahkan, termasuk persyaratan yang pada akhirnya dijadikan alasan oleh KPU untuk tidak meloloskan PASTI sebagai Paslon Bupati-Wakil Bupati Garut,” ujar Cecep.

Pada saat pendaftaran, lanjut dia, ada dua syarat yang kurang. Yaitu, Surat Keterangan dari kepolisian yang menyatakan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, dan Surat Keterangan Pembebasan Bersyarat dari LP Sukamiskin yang belum dilegalisir. Sehingga dari awal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan tidak dipersoalkan karena sudah diserahkan oleh tim penghubung PASTI.

“Dalam persidangan juga sudah diungkap oleh Ahli bahwa Paj Agus Supriadi telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, 26 Juni 2016 karena mendapatkan remisi 12 bulan. Kemudian denda dan uang pengganti sudah diselesaikan. Artinya, sudah sebagai orang yang merdeka secara hukum dan politik,” beber Cecep.

Pihaknya menyesalkan komposisi Majelis DKPP, DR Harijono SH MH, Hakim Anggota DR Yayat Hidayat, S Ip M Si yang nota bene Ketua KPU Provinsi Jabar dan hakim anggota Dr Nina Lubis.

“Keberadaan Ketua KPU Jabar dalam Majelis Hakim DKPP yang menyidangkan Komisioner KPU Garut tentu tidak pas karena tidak akan bisa objektif. Kemudian, setelah agenda sidang masing-masing pihak diberikan kesempatan selama dua hari untuk menyerahkan kesimpulan, Kamis (24/05) besok di DKPP Jakarta,” pungkasnya. (Igie/Bams)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY