Terkait Fakta Integritas, Semua Penyelenggara Pilkada Garut Harus Mengundurkan Diri

0
1142

HARIANGARUT-NEWS.COM -Ketidakjelasan Hasil Sidang Ke-6 Pembacaan Keputusan Gugatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut, Pasangan Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiah, di GOR Risma Jalan Jendral Sudirman, Kabupaten Garut, Minggu (25/02), lagi-lagi dinilai cacat hukum oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri SE.

“Mari kita sama-sama bicara kenetralan dalam proses Pilkada 2018 di Kabupaten Garut ini. Apakah penyelenggara sudah cukup menyadari bahwa mereka bersih dalam melakukan tahapan demi tahapan? Mengenai hasil sidang, saya tidak tahu. Saya tadi tidak sampai selesai mengikuti jalannya sidang karena merasa tersinggung dengan arogansi Pimpinan Sidang. Kata rekan-rekan dilokasi hasilnya katanya tidak jelas,” ungkap Bajuri, Minggu (25/02).

Merasa tersinggung dengan pimpinan sidang, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri SE, meninggalkan ruangan sebelum sidang usai.

Terkait tuntutan Ikrar Pilkada Jurdil yang dibacakan Ketua dan anggota KPUD bersama Panwaslu Kabupaten Garut pada tanggal 12 Februari 2018 lalu, Bajuri menegaskan, itu adalah fakta integritas yang di sepakati oleh mereka. Jadi, kata Bajuri, jika ternyata tidak jujur dan adil atau terindikasi adanya tindak pidana di kedua lembaga penyelenggara tersebut, itu dikembalikan kepada hati nurani mereka, tukasnya.

“Saya menuntut keadilan bukan hanya untuk pasangan Agus-Imas saja, namun untuk semua peserta yang mengikuti proses Pilkada. Adapun komitmen Ikrar Pilkada Jurdil atau Fakta Integritas yang mereka bacakan, setelah kejadian ini sejatinya mereka bukan lagi penyelenggara Pilkada Serentak Kabupaten Garut Tahun 2018. Tak perlu diperingati, semua penyelenggara harus legowo mengundurkan diri,” ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Garut ini.

Sebelumnya, sidang diwarnai interupsi bertubi-tubi dari Tim Hukum Paslon Agus-Imas, Minggu (25/02).

Kekesalan dilokasi sidang bukan saja dirasakan Tim Pendukung Agus-Imas yang menunggu hasil putusan, namun hal tersebut dirasakan juga oleh sejumlah awak media yang tidak memperoleh pernyataan hasil sidang dari pimpinan sidang terkait hasil Keputusan Gugatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut, Pasangan Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiah tersebut.

“Seperti biasa, kami tidak mendapat kesempatan mewawancarai para pimpinan sidang karena langsung diamankan petugas. Ada rumor katanya beberapa gugatan Paslon PASTI tidak dikabulkan, tapi gugatan yang mana,” gerutu salah seorang wartawan media online Nasional.

Tak bisa dielakan, kekisruhan warnai sidang Ke-6 Putusan Gugatan Paslon PASTI. Beberapa kali Tim Hukum PASTI merangsek ke meja pimpinan sidang.

Sementara, berdasarkan data hariangarut-news.com, adapun Ikrar Pilkada Jurdil yang dibacakan secara bersama-sama oleh KPUD dan Panwas Kabupaten Garut pada 12 Februari 2018 di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, antara lain berbunyi :
Kami Ketua dan anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas akan senantiasa mengedepankan kejujuran, netralitas, tidak membawa kepentingan pihak manapun, tidak melakukan rekayasa administrasi, tidak ada komitmen politik dengan pihak manapun, serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik berupa uang maupun barang.

Selanjutnya, apabila ditemukan tidak sesuai dengan Ikrar, mereka mengatakan, maka :
1. Kami Ketua dan Anggota KPUD dan Panwaslu Kabupaten Garut siap menerima sanksi hukum sosial dan hukum material, serta apabila ada bukti awal tentang ketidakjujuran, maka kami Ketua dan Anggota SIAP MENGUNDURKAN DIRI.
2. Kami Ketua dan Anggota KPUD dan Panwaslu Kabupaten Garut siap mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Ikrar Pilkada Jurdil tersebut dibacakan dihadapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut pada Rapat Pleno Pengumuman Penetapan Calon, Senin (12/02) lalu.   (Igie/Pedro)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY