Selama Dua Tahun, Kades Wanaraja Garut Mengaku Gunakan Uang Siltap Perangkat Desa Bodong

0
2754

HARIANGARUT-NEWS.COM – Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, khususnya pengelolaan keuangan Desa agar Pemerintah Desa tidak terjebak dalam tata kelola keuangan, yang potensial menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan serta prilaku koruptif.

Terkait hal itu, pengakuan Kepala Desa Wanaraja, Nandi Rustandi, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, bahwa dirinya telah menggunakan anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa untuk keperluan lain tidak bisa dibenarkan dari sisi hukum manapun. Karena jelas dengan tindakan tersebut ada pihak-pihak yang telah dirugikan.

Nandi mengaku, dirinya telah memasukan salah satu nama perangkat desa sejak Tahun 2014, padahal orang tersebut yakni Witrianti Suntana, baru masuk pada 18 Januari 2016. Dia mengatakan, adapun pendapatan Siltap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) selama dua tahun atas nama Witrianti, ia gunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan anggaran yang ada di desa, katanya.

Tokoh Masyarakat Kecamatan Wanaraja, yang juga seorang Jurnalis, sedang mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Wanaraja? Nandi Rustandi, terkait permasalahan yang berkembang di Desa Wanaraja.

“Memang betul nama Witrianti sudah saya masukan datanya sejak Tahun 2014 karena saya berencana akan memasukan dia sebagai Perangkat Desa. Dua tahun berikutnya yang bersangkutan baru menerima SK Pengangkatan. Adapun penerimaan uang Siltapnya sebelum Witrianti masuk, saya gunakan untuk menutupi keperluan desa,” terang Nandi, Jumat (13/04) kepada hariangarut-news.com.

Saat awak media menanyakan apakah dalam kurun waktu dua tahun tersebut, Kepala Desa telah memalsukan tandatangan Witrianti agar proses pencairan Siltap bisa diterima? Kades Nandi mengatakan untuk hal itu dirinya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sekretaris Desa. Namun dalam hal ini, terkait pencairan Siltap dengan menggunakan tanda tangan yang bukan oleh bersangkutan, pelanggaran aturan penyelenggaraan di Pemerintahan Desa Wanaraja tentunya sudah terjadi.

Berbeda dengan pernyataan Witrianti, mengetahui ada nama dirinya berikut tanda tangan pada berkas Bukti Penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun 2015, Perangkat Desa yang menjabat Kaur Umum ini merasa tidak pernah menerima tambahan penghasilan dari Pemerintah Provinsi tersebut, karena memang pada waktu itu dirinya belum masuk ke Desa.

“Aneh, koq nama dan tanda tangan saya ada pada berkas-berkas tahun sebelumnya. Padahal saya masuk pada 18 Januari 2016. Selain di berkas TPAPD, nama dan tanda tangan saya juga ada di Daftar Hadir Kerja, Penghasilan Tetap (Siltap) Tahun 2015, Lampiran TMT Nominatif Perangkat Desa Tahun 2014 Nomor 141.1/Kep.02-DS/2014 tertanggal 10 Maret 2014, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai pelaksana kegiatan padahal saya tidak pernah tanda tangan,” ungkap Witrianti di Kantor Kecamatan Wanaraja, Jumat (13/0).

Sebelumnya diberitakan, Kepala Desa Wanaraja, Nandi Rustandi, beberapa kali mengusir dan mengancam akan memberhentikan Perangkat Desa, Witrianti Suntana, yang dituduh telah mencoreng nama baik desa karena terlibat cinta segitiga. Persoalan ini mencuat hingga mendapat reaksi dari Pjs Bupati Garut dengan memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY