Sekretaris KPP Partai Demokrat, Himbau KPU Garut Ambil Diskresi Sebelum Kasasi Diputuskan

0
370

HARIANGARUT-NEWS.COM – Menyikapi dinamika yang berkembang terkait dengan Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Garut, yang telah masuk pada tahapan kampanye, dan disisi lain sedang berlangsung proses Gugatan Sengketa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Garut.

Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Budi Rahadian SH menyampaikan, saat ini gugatan sudah masuk pada Tahapan Kasasi, sebagaimana telah didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2018. Maka bersama ini, kata Budi, perlu kiranya disampaikan bahwa pihaknya meyakini salah satu tugas utama dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut adalah memastikan Hak Konstitusional Partai Politik sebagai peserta pemilukada dapat terlaksana dengan baik.

“Hal ini dapat terwujud, apabila KPU Kabupaten Garut berperan memfasilitasi kelancaran Pasangan Calon melengkapi persyaratan sebagaimana telah ditentukan. Gugatan Sengketa yang diajukan sifatnya adalah untuk menggali dan membuktikan kebenaran materiel persyaratan calon oleh sebab fakta kebenaran materiel adalah bagian tak terpisahkan dari fakta administratif. Menggali dan membuktikan kebenaran dimaksud adalah upaya yang tidak hanya bersifat prosedural, formalistik-adminsitratif, tetapi juga dilaksanakannya prinsip kejujuran menerima fakta kebenaran yang sesungguhnya, sebagaimana prinsip Jurdil didalam Pemilukada,” ungkap Budi Rahadian kepada hariangarut-news.com, Minggu (01/04) malam.

Selanjutnya, lanjut Budi, dari upaya sengketa ini, terungkap bahwa KPUD Kabupaten Garut dalam mengambil keputusannya melandaskan pada Surat dan Pendapat Hukum yang keliru, tidak cermat dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada tanggal 19 Januari 2018, dan mengabaikan bukti adminsitratif yang diajukan pasangan calon, ungkap Budi.

“Kekeliruan, ketidakcermatan dan mengabaikan fakta-fakta yang dimaksud adalah dalam hal mengambil keputusan, KPUD berlandaskan pada Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang mengabaikan dan tidak menindaklanjuti Surat dari Kepala Balai
Pemasyarakatan Kelas II Garut, Nomor W11.PAS.PAS34.PK.01.05.06-1027a,
pada tanggal 25 Agustus 2016, yang berakibat Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut tidak memiliki dokumen yang memadai dalam menyelesaikan proses pengakhiran Pembebasan Bersyarat (PB) yang seharusnya berakhir pada tanggal 26 Juli 2016 dan pengakhiran Masa Bimbingan pada tanggal 31 Juli
2017,” tandasnya.

Dia melanjutkan, bahwa apabila Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat menindaklanjuti surat tersebut dengan berkoordinasi kepada instansi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pada akhir Tahun 2016 akan didapatkan bukti dan fakta berupa dokumen yang dapat disimpulkan bahwa secara administratif, H. Agus Supriadi telah berstatus sebagai Mantan Narapidana setelah berakhirnya masa bimbingan pada tanggal 31 Juli 2017, oleh sebab telah selesai menjalani Pidana Pokok, Membayar Denda dan Uang Pengganti, papar Budi.

“Ironisnya, meskipun Persyaratan Pencalonan telah dianggap sah oleh KPU Kabupaten Garut pada tanggal 9 Januari 2018, namun hal ini diabaikan oleh
KPU Kabupaten Garut. Dari perkembangan tersebut diatas, sebagai bentuk tanggung jawab politik dan menghormati proses demokrasi Pemilukada, kami menghimbau KPU Kabupaten Garut segera mengambil langkah-langkah prosedural dan diskresi
untuk mempertimbangkan keputusan alternatif, dalam tenggang waktu
sebelum Kasasi diputuskan, demi terlaksananya prinsip Pemilukada yang
Jurdil dan damai,” pungkasnya. (Adv)**

Hosting Unlimited Indonesia ad

LEAVE A REPLY