PPDI Kabupaten Garut, Tuntut Penghasilan Perangkat Desa Setara dengan PNS

0
1434

PPDI Kabupaten Garut, Tuntut Penghasilan Perangkat Desa Setara dengan PNS

HARIANGARUT- NEWS.COM – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut menuntut dan mendorong Pemkab Garut agar penghasilan seluruh perangkat desa disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua PPDI Kabupaten Garut, Dudung Nurodin, mengungkapkan tuntutan tambahan tunjangan bagi semua perangkat desa sifatnya mendesak. Karena, kata Dudung, beban kerja di tingkat desa semakin meninggi. Saat ini, gaji perangkat desa Rp 1,25 juta perbulan dan angka itu dinilai sangat jauh dari penghasilan PNS.

“Tuntutan kami kepada Pemkab Garut agar ada tunjangan tambahan dari Pemkab Garut untuk setiap perangkat setiap bulannya. Kami sudah berusaha untuk melakukan konsultasi dengan Bupati dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa),” ujar Dudung, Jumat (14/7).

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 442 desa dan kelurahan. Adapun perangkat desa non-PNS berjumlah 3.978 orang. Karena itu, PPDI Kabupaten Garut mengharapkan agar Pemkab Garut bisa memberikan tambahan tunjangan perbaikan.

“Bapak Bupati Garut agar harapan kami terhadap tuntutan tambahan tunjangan bisa direalisasikan. Itu karena, tugas ribuan perangkat desa saat ini di wilayah Kabupaten Garut beban kerjanya semakin tinggi. Di tambahkan lagi, aturannya ditahun ini semakin ketat,” tandas Dudung, yang dimana harapannya itu akan ia sampaikan pada acara Halal Bihalal pada Minggu 16 Juli 2017 di Pendopo.

Dijelaskan Dudung, dalam pelaksanaan di lapangan, ketidakjelasan status perangkat desa juga masih ditambah lagi dengan intrik politik yang dilakukan oleh kepala desa, sehingga mempengaruhi masa jabatan.

“Padahal sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, masa jabatan perangkat desa itu sampai dengan umur 60 tahun. Tapi tidak sedikit perangkat desa yang masih muda dan berkopeten menjadi sasaran pemberhentian Kepala Desa yang baru. Padahal dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 sudah di atur mekanismenya. Dan mungkin yang sekarang di tunggu yakni Peraturan Bupatinya,” ujarnya. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY