Pemkab Garut Kembali Tegaskan Gojek Online Dilarang Beroperasi Sebelum Tempuh Aturan

0
535

HARIANGARUT-NEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Garut, melalui Wakil Bupati Garut, dr Helmi Budiman, akhirnya secara tegas melarang pengoperasian ojek online ataupun layanan kendaraan online sejenis lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun hariangarut-news.com, larangan operasi tersebut karena tak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan turunannya.

Setelah adanya mogok massal Angkutan Perkotaan (Angkot) di beberapa wilayah Kabupaten Garut yang terjadi pada Senin (05/02) lalu, Wakil Bupati Garut kembali menegaskan bahwa Pemkab Garut melarang, bukan menolak, selama Gojek atau Driver online belum memenuhi peraturan yang berlaku.

“Pemerintah Daerah tetap melarang operasional Gojek online di Kabupaten Garut karena belum mengantongi izin. Atas dasar keadilan, karena kami juga menghargai upaya-upaya taat hukum yang dilakukan pengusaha-pengusaha angkot dengan menempuh perizinan mulai dari uji KIR, mematuhi tarif yang dikeluarkan Pemda, memiliki SIM, retribusi dan aturan lainnya,” ungkap Helmi Budiman, Rabu (07/02).

Sedangkan Gojek online, lanjut Wabup, tidak menempuh perizinan sehingga Pemkab Garut melarang para Gojek online untuk beroperasi sebelum menyelesaikan hak-hak dan kewajibannya.

“Persyaratan yang dilakukan pengusaha angkot itu demi keselamatan penumpang, Gojek online juga sama, demi keselamatan dan kenyamanan semuanya. Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 sudah menjelaskan dengan semua aturannya,” cetusnya.

Intinya, kata Wabup, Pemkab Garut tetap melarang Gojek online beroperasi di wilayah Kabupaten Garut sebelum perizinan ditempuh. Ojek online bahkan bukan hanya menyediakan jasa transportasi antar orang, namun juga pengiriman paket dan pemesanan makanan. Kemudahan pemesanan dan murahnya tarif dari angkutan umum, ini dinilai dapat menimbulkan gesekan dengan model transportasi lain.

“Pemerintah memang mendorong penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum. Hanya saja, penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Wakil Bupati Garut.

Helmi mengaku, akan terus mencari cara agar angkutan konvensional dan angkutan online bisa beroperasi secara berdampingan di Garut. Termasuk, melakukan kajian aturan-aturan yang mengikat operasional angkutan konvensional dan angkutan online.

“Intinya kita akan coba agar dua model angkutan ini bisa bersaing secara sehat, baik dari segi aturan dan yang lainnya, agar mereka bisa memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna,” pungkasnya. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY