Pansus LKPJ Sebut Anggaran Pemeliharan Jalan Rp 18 Milyar oleh Dinas PUPR Tidak Baik

0
257

HARIANGARUT-NEWS.COM – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut Tahun 2017, Endang Kahfi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan pembanguan jalan sepanjang 300 kilometer dengan biaya Rp18 Milyar sepanjang Tahun 2017.

Endang Kahfi mengatakan, dirinya menyesalkan jalan yang dibangun baru tiga bulan sudah rusak. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat Pansus LKPJ pada Kamis (05/04) di ruang Banggar DPRD Kabupaten Garut, pihak PUPR, kata Endang, berdalih kerusakan terjadi diakibatkan dari cuaca.

“Dari penyerapan anggaran Rp 18 Milyar untuk pemeliharaan jalan sepanjang 300 kilometer sudah maksimal, bahkan untuk 2018 sudah disiapkan anggaran Rp 7 Milyar untuk volume 100 kilometer. Namun disayangkan untuk penambalannya dinilai kurang baik, bahkan kami sedang menyoroti jalan yang ada di Banyuresmi, Leuwigoong dan Limbangan,” tandas Endang Kahfi, Kamis (05/04) di Kantor DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot.

Endang menuturkan, permukaan jalan yang tidak rata membuat air tergenang ketika hujan tiba. Beberapa bagian justru bergelembung dan ada juga yang sudah terkelupas dan mengalami kerusakan pada beberapa titik. Anggaran untuk pembangunan ruas jalan sebesar Rp 18 Milyar ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.

Dia menambahkan, sementara hingga saat ini LKPJ Dinas Kesehatan belum dilaksanakan dan akan segera ditindaksisasi. Karena, lanjut Endang, pada saat dijadwalkan yang hadir hanya dua orang. Pihaknya akan mengupayakan apa permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan, dan hal tersebut akan dikemukakan dalam rapat finalisasi sehingga disitu, imbuhnya, akan disebutkan evaluasi kepemimpinan dan manajerial untuk pertanggungjawaban kinerja Bupati selama Tahun 2017.

“Secara keseluruhan, dari administrasi kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut dalam hal ini sudah maksimal hampir diatas 80%, kalaupun ada kekurangan itu hanya miss komunikasi saja antara catatan yang dibuku besar dengan catatan yang dibawa oleh dinas terkait sehingga belum singkron secara utuh,” pungkas Endang Kahfi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Demokrat ini. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia ad

LEAVE A REPLY