Marak Pemecatan, Pj Sekda Garut Sebut DPMD Tidak Masif Lakukan Pembinaan ke Desa-Desa

0
431

HARIANGARUT-NEWS.COM – Penyaluran dana desa dan pemberhentian perangkat desa tanpa menggunakan aturan di sejumlah kecamatan menuai masalah. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Drs H Uu Saepudin ST M Si, berpendapat, proses pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang banyak kendala. Aturan tersebut lebih ketat, dimana desa harus bisa mandiri dalam mengelola desanya, mulai dari pembuatan APBD, perencanaan sampai pelaporan sendiri.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekda usai menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Setda, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Selasa (17/04) yang dihadiri para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut. Uu Saepudin menuturkan, munculnya kasus itu disebabkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang tidak masif menyampaikan pembinaan dan instruksi larangan perombakan aparatur desa kepada semua Kepala Desa, ungkapnya.

“Ini lebih kepada DPMD tidak bergerak secara massif untuk menyampaikan instruksi pimpinan dan regulasi yang mengikat kepada semua Kepala Desa. Pak Bupati telah mengimbau kepada DPMD agar turun untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Garut, jangan sampai ada kesan upaya pembiaran” tegasnya.

Pjs Sekda kembali menegaskan, para Kepala Desa, baik yang lama atau yang baru dilantik, agar tidak semena-mena merombak perangkat desa. Mereka harus mampu menggandeng pihak-pihak yang sebelumnya bersebrangan pandangan kala tahapan Pilkades. Sebagai pemimpin, mereka harus merangkul semua pihak agar tidak ada lagi dikotomi antar pihak.

Disinggung soal pemahaman Kepala Desa yang tidak menuruti instruksi dan aturan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sedang menjabat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Garut itu secara khusus meminta kepada DPMD agar memberikan tindakan seperti sanksi ringan, sedang dan berat kepada kepala desa yang melanggar, dan hal itu tentunya setelah ada laporan secara tertulis.

“Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Penilaian dan Penerapan Disiplin (MP3D) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Garut, kepada perangkat desa yang merasa dirugikan oleh Kepala Desa atau pimpinannya, silahkan buat laporan secara resmi dan sampaikan kepada kami. Saya tidak menggeneralisasi, tapi saya nilai dan melihat sejumlah karakter Kepala Desa saat ini cenderung arogan, berprilaku aneh dan tak wajar. Itu karena Kades yang tidak konsentrasi menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin di desa, dan DPMPD harus segera melakukan tindakan,” tegasnya.

Uu mengatakan, kriteria MP3D itu berdasarkan laporan. Jadi dalam sidang nanti siapa yang menjadi pelapor dan siapa yang dilaporkan. Kalau mereka belum ada pelaporan secara formal akan sulit untuk melakukan tindakan. Begitupun dalam sidang, tentu secara bijak ada pembelaan yang adil. Misalnya, imbuh Uu, kalau ada kesalahan, kesalahannya seperti apa, buktinya apa, agar tidak ada kesalahan menjatuhkan sanksi atau kedzholiman.

“Sampai sejauh ini saya belum menerima informasi terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Cibatu dan Wanaraja, dan sebaiknya dilaporkan secara formal ke MP3D. Nanti secara khusus saya akan mengundang Kepala DPMD, saya ingin menanyakan apakah mereka itu sudah menjalankan tugasnya atau tidak?” Tukas Uu.

Dia menambahkan, seperti yang sampaikan dalam apel tadi, dirinya diam itu bukan berarti tidak memperhatikan, justru dia selalu mengamati kinerja para ASN itu. Saat ada persoalan di instansinya, lanjutnya, apakah ada niatan untuk menyelesaikan atau tidak? Kalau tidak ada nanti ada resikonya, dan itu bukan karena pimpinan, tandasnya.

“Sekarang itu banyak yang ngantri ingin menjadi ASN ataupun Kepala Desa, jadi jangan abaikan aturan perundang-undangan yang jelas sudah tertuang. Resiko dia bahwa dia harus taat aturan dan jangan mengabaikan tugas yang diberikan. Jadi jangan gegabahlah dalam masalah ini,” pungkas. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY