Ketua LSM BAIS dan Cobra : Kades Maupun Ormas Punya Hak Laporkan Penyimpangan

0
564

HARIANGARUT-NEWS.COM – Saat ini di Kabupaten Garut para Kepala Desa yang tergabung dalam Assosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Garut mengaku resah dengan adanya Organisasi Masyakarat (Ormas) yang legal formalnya belum jelas terdaftar di Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol), namun kerap melakukan investigasi terkait pengawasan Dana Desa (DD).

Jumat (27/04) di gedung DPRD Kabupaten, Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Apdesi beserta Perangkat Desa rencananya bermaksud mendengar pendapat audensi yang akan disampaikan Ormas Rakyat Garut Berdaulat (RAGAB) kepada Komisi A DPRD Garut. Namun membludaknya para Kepala Desa yang datang ke gedung wakil rakyat tersebut membuat dengar pendapat batal dilaksanakan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Indonesia Satu (LSM BAIS) Kabupaten Garut, Asep Imam Susanto menutur, hal yang wajar kalau Kepala Desa merasa jengah dengan banyaknya oknum Ormas yang dianggap telah mengobok-obok desanya. Selama benar, sambung Asep, sah-sah saja para Kades dengan lembaganya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi Ormas juga harus konsisten turut berperan mengawasi munculnya penyimpangan anggaran Desa yang berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat.

“Barangkali yang perlu ditegaskan disini adalah bagaimana kajian hukum tentang pelanggaran. Disini yang perlu memberikan materi adalah orang yang mengerti hukum, baik itu Kepolisian atau Kejaksaan. Salah satu contoh bukankah pihak aparat pun lagi mengawasi penerima Dana Desa? Kalau seandainya ada oknum baik dari Aparat Desa atau Ormas yang melanggar aturan, ya laporkan saja. Saya ingatkan, untuk urusan dunia salah dan benar keputusannya hanyalah dari hakim, bukan dari pihak lain,” tandas Asep Imam kepada hariangarut-news.com.

Ketua Ormas Commando Brigade Rakyat (Cobra) Kabupaten Garut, Supriatna, ikut memantau aksi Audensi Ormas Ragab dan Apdesi di gedung DPRD Garut, Jumat (27/04).

Senada dengan Asep, Ketua Ormas Commando Brigade Rakyat (Cobra) Kabupaten Garut, Supriatna menyampaikan, melakukan pengawasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, kata dia, lembaga masyarakat atau Organisasi Masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap semua kinerja yang mencakup institusi negara.

“Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi lingkungan dari munculnya hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Karena sebenarnya masyarakat yang lebih tahu lingkungannya, tetangga dekatnya, kanan-kirinya. Yang jelas, tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Kedepankan dialog, bicarakan dengan baik dalam menyelesaikan setiap persoalan,” ujar Supri, begitu dia akrab disapa.

“Sebaiknya saat hendak melakukan pelaporan, si pelapor mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) termasuk saksi dan bukti-bukti, untuk dilakukan penelitian unsur pidananya, agar laporannya masuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Garut, bisa diproses lanjut. Namun legal formalnya Ormasnya harus jelas, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu, Ormas dan LSM dari Pusat, Provinsi sampai daerah Kabupaten/Kota mestinya juga harus mendaftar,” papar Ketua Cobra.

Terpisah, sementara Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut melalui Kasubbid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan Dan Ormas, Mukti Samudra A Md SE, menyampaikan keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) telah diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 2, serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Pasal 5 dan 6, paparnya.

“Kami tak memungkiri saat ini banyak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tak terdaftar. Padahal setiap Orkemas wajib melaporkan diri, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Dalam peraturan disebutkan setiap Orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Namun perlu digaris bawahi juga, meski ada Orkemas yang tidak mendaftarkan ke Kesbangpol bukan berarti keberadaannya ilegal. Sudah barang tentu biasanya Orkemas yang bersangkutan memiliki AD/ART yang sudah di Akta Notariskan,” ungkap Mukti, Sabtu (28/04).

Selain itu, lanjut dia, beberapa waktu lalu Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan, bahwa pemerintah dengan masyarakat akan mengupayakan pengawasan optimal terhadap penyaluran dana desa. Selain pengawasan internal dari pemerintah, masyarakat harus mendampingi secara aktif setiap dana yang disalurkan untuk penyelenggaraan pemerintah maupun masyarakat, pungkasnya. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY