Ketua Gabungan Pasti : Hak Politik Agus Supriadi Dicederai KPUD Garut

0
1693

HARIANGARUT-NEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut menetapkan pasangan calon Rudy Gunawan-Helmi Budiman (Partai Gerindra, PKS dan NasDem), Iman Alirahman-Dedi Hasan (Golkar dan PDI-P), Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicakasana (PPP, PAN dan Hanura) serta pasangan Suryana-Wiwin Suwindaryati dari jalur perseorangan, menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut di Pilkada Serentak 2018.

Ketua KPU Kabupaten Garut Hilwan Fanaqi mengatakan, penetapan itu tertuang berdasarkan Pengumuman pada rapat pleno KPU Kabupaten Garut Nomor : 87/PL.03.3-P/3205/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 yang digelar di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (12/02)

“Empat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut di Pilkada 2018 Kabupaten Garut resmi dinyatakan telah memenuhi syarat. Namun dua pasangan calon lainnya dinyatakan tidak lolos secara administrasi, yakni Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiah yang diusung Partai Demokrat dan PKB, serta Usep Nurdin-Soni Sondani dari jalur perseorangan. Selanjutnya, KPU akan menetapkan nomor urut pasangan pada Rabu (14/02) mendatang,” ungkap Ketua KPUD Garut.

Pada kesempatan tersebut, pendukung Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah sempat menyampaikan keberatannya. Panitia Gabungan Parpol Pemenangan Pasti dari Partai Demokrat dan PKB langsung mengajukan klarifikasi keberatan kepada Komisioner KPUD Garut.

“Kami berkeberatan dengan hasil putusan penetapan yang diumumkan oleh pihak KPUD Garut. Ini tidak jujur dan tidak berkeadilan serta sangat politis dari segi administratif. Sebelumnya kami menemukan beberapa fakta konspiratif yang seakan mengorbankan hak-hak politik warga negara, terutama hak Agus Supriadi dan semua pendukungnya,” ujar Ketua Tim Gabungan Pasti, Galih Fahrudin, kepada awak media, Senin (12/02).

Galih menambahkan, sudah jelas dan nyata, sebagai seorang Eks Napi, Agus Supriadi sudah mendapatkan SK Menkumham yang kemudian dilegitimasi oleh Keterangan Bapas Sukamiskin yang menyatakan semuanya sedang dalam proses.

“Substansinya kalau memang Agus Supriadi belum beres atau belum keluar dari keterikatannya dengan hukum, empat tahun yang lalu mestinya beliau sudah ditangkap kembali dan ditahan. Dengan hal ini, kami akan menempuh jalur hukum untuk menggugat KPUD Garut,” tegas Galih.

Meski demikian, Ketua KPU Kabupaten Garut Hilwan Fanaqi mempersilahkan pihak yang keberatan atas keputusan KPU untuk mengajukan gugatan ke Panwaslu Kabupaten Garut atau Bawaslu Jabar. Pada tahap selanjutnya, gugatan dapat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat.

“Jika kami dipandang tidak netral ada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu. Kami siap dipanggil DKPP kapan pun,” ucap Hilwan.

Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri mengatakan, akan menindaklanjuti apabila ada gugatan terhadap keputusan KPU. Namun, gugatan tidak bisa langsung ditanggapi hari ini.

“Ruangnya maksimal tiga hari setelah SK ditetapkan. Itu ruang kami. Beri kami kesempatan untuk mendalami surat tersebut. Buat laporan gugatan kepada kami,” pungkas Heri. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia ad

LEAVE A REPLY