Kendaraan di Tarik Debt Collector, Ormas di Garut Geruduk BPR-KS dan Gedung DPRD

0
1350

HARIANGARUT-NEWS.COM – Ratusan warga yang tergabung dalam Ormas di Kabupaten Garut, menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor BPR-KS Jalan Bank, Kecamatan Garut Kota dan gedung DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kamis (05/04).

“Konsumen menunggak pembayaran kendaraan ditarik oleh PT Onuris Cakra Abadi pihak yang diberi kuasa oleh BPR-KS Garut. Penarikan paksa unit kendaraan itu terjadi di Kota Bandung dari tangan peminjam, tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Sedangkan kendaraan tersebut masih dalam penguasaan atas nama atau tidak di overalihkan,” ujar Koordinator Aksi dari Forum Rakyat Garut Mengkaji (Ragaji), Zamzam Zainulhaq.

Sebelum ke gedung DPRD Kabupaten Garut, Para pengunjuk rasa melakukan aksinya di BPR KS.

Dijelaskan Zamzam, pemberitahuan penarikan kendaraan satu unit mobil Elf tersebut tanpa surat pemberitahuan resmi, serta tidak didaftarkan jaminan fidusianya. Ini jelas tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh PT Onuris Cakra Abadi, maka kami mendesak Pemerintah Kabupaten Garut dan aparat penegak hukum untuk membubarkan perusahaan yang digunakan oleh leasing yang sering meresahkan dan merugikan warga atau konsumen sebagai kreditur di Kabupaten Garut, tegas Zamzam.

Dalam pernyataan sikapnya Forum Ragaji, Corp Brigade Rakyat, Gerakan Anak Sunda (GAS), Solidaritas Rakyat (Sorak), Forum Pemuda Garut (FPG) dan Organisasi Masyarakat lainnya, menolak segala bentuk eksploitasi lembaga pembiayaan (Leasing) dan Perbankan terhadap masyarakat, serta menuntut pihak berwenang segera menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran terhadap UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Tidak selesai di ruang rapat paripurna, audensi dilanjutkan ke ruang Komisi C DPRD Kabupaten Garut.

“Kami menuntut pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pembiayaan dan perbankan yang terbukti secara terus-menerus melakukan pelanggaran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat. Tindakan leasing juga telah melanggar Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia,” pungkas Zamzam.

Sementara Wakil Ketua Komisi C anggota DPRD Kabupaten Garut menyampaikan bahwa hal tersebut semestinya tidak perlu terjadi terkait penarikan kendaraan bermotor di jalan raya. Karena kata Enan, semua perjanjian sudah diatur dalam Undang-Undang. Adapun hasil auden dengan para pengunjuk rasa, Enan mengatakan akan menunggu dari pihak BPR KS pada Jumat (06/04) besok.

Perwakilan BPR KS dan PT Onuris Cakra Abadi akan membawa hasil auden/musyawarah kepada pimpinan dan disampaikan pada Jumat (06/04) besok.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung dihadiri dan diterima oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Garut, Enan, Assisten Daerah II Bagian Ekonomi, Dinas Perindag dan ESDM Kabupaten Garut, perwakilan BPR-KS dan PT Onuris Cakra Abadi serta para pimpinan Ormas/LSM Se-Kabupaten Garut. Aksi inipun mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Resor Garut. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia ad

LEAVE A REPLY