Kabid Pemdes Garut Sebut SK Pemberhentian Kadus di Cibatu Cacat Hukum dan Tidak Sah

0
477

HARIANGARUT-NEWS.COM – Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana SIP M Si, menanggapi Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Cibatu, Drs Sumarna Wiryadi, kepada salah seorang Kepala Dusun yang bertugas di Desa Girimukti. Menurut Asep, SK Pemberhentiannya itu dinilai tidak sah dan cacat hukum.

“Jika Surat Keputusan Pemberhentian tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, apalagi tidak disertakan Nomor SK dan kalimat “memperhatikan” dari dasar-dasar pemberhentian itu sendiri, jelas ini melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 16 dan 17 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 5 ayat 1, maka SK Pemberhentian ini tidak dilandasi dengan hukum yang sah. Ini jelas cacat hukum, dan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Kepala Dusun Desa Girimukti atas nama Hendra Hermawan bila demikian saya nyatakan tidak sah. Masalah ini harus diselesaikan secara prosedur yang benar, jangan sampai pemberhentian tersebut terkesan dipolitisir,” kata Asep Mulyana, Selasa (13/03).

Kabid Pemdes menyampaikan, proses rekomendasi pemecatan oleh Kepala Desa mestinya diklarifikasi dulu kepada orang-orang yang bersangkutan. Jangan langsung ditindak, ini sepertinya ada yang ganjil. Kalaupun ada dugaan penyimpangan anggaran seharusnya yang menyatakan itu pihak Kepolisian, ucapnya.

“Dengan adanya klarifikasi, pemberi rekomendasi tentunya bisa tahu tentang permasalahan yang sebenarnya dan bukan berdasarkan keputusan sepihak. Ini permasalahan administrasi pemerintah yang memenuhi aspek yuridis. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui berdasarkan pranata hukum,” tegas Asep.

SK Pemberhentian yang diterima Hendra dari Kepala Desa Girimukti dinilai cacat hukum oleh Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Garut, karena tidak disertakan nomor keluar SK dan alasan pemberhentian.

Sementara Camat Cibatu, Drs Sardiman Tanjung mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Desa terkait akan diberhentikannya salah seorang Kepala Dusun di Desa Girimukti tersebut.

“Hari jumat yang lalu kami sudah meminta klarifikasi dari Kepala Desa dan Ketua BPD-nya. Sekalipun itu ranah wewenang Kades dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat, namun kami meminta agar memperhatikan regulasi yang ada diantaranya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perbup Nomor 49 Tahun 2017 dan Perda Nomor 4 Tahun 2016 pun demikian,” ungkap Camat Cibatu.

Namun kata Camat, sebelum hal tersebut ditempuh, Kepala Desa sudah mengeluarkan SK Pemberhentian padahal pihak kecamatan belum mengeluarkan rekomendasi secara tertulis, yang dimana maksud Camat, agar keputusan tersebut dimusyawarahkan kembali dan dikaji sesuai regulasi yang ada.

Surat Pengajuan, Pengkajian dan Klasifikasi terkait SK Pemberhentian Hendra yang disampaikan kepada Camat Cibatu, Ketua Apdesi, Ketua PPDI Kecamatan dan Kabupaten. 

Sementara Hendra mengaku, karena tidak memahami SK yang diterimanya sejak sepekan silam, dirinya membuat Surat Pengajuan Pengkajian dan Klasifikasi Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Desa Girimukti untuk diserahkan kepada Camat Cibatu, Ketua Apdesi Kecamatan Cibatu, Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Cibatu, dan Pengurus PPDI Kabupaten Garut.

“Saya sudah koordinasi dengan pak Camat, Ketua Apdesi, pengurus PPDI Kecamatan dan Kabupaten. Dan kami juga sedang konsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Kepala Desa telah menuduh kami menggelapkan uang pajak, jelas tudingan itu sudah merugikan keluarga kami yang merasa dicemarkan,” beber Hendra.

Sebelumnya, Hendra Heryawan yang menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Girimukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ini akhirnya diberhentikan dari jabatannya, Senin (05/03) lalu. Surat Keputusan (SK) pemberhentian itu sudah diserahkan oleh Kepala Desa kepada Hendra. Sementara dalam SK tersebut tidak terlampir rekomendasi tertulis dari Camat, tidak disertakan Nomor SK dalam surat tersebut, tidak ada alasan yang jelas dari dasar-dasar pemberhentian dan melanggar beberapa peraturan sesuai regulasi yang ada. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY