Jika Tidak Ada Titik Temu, Ormas Garut Akan Laporkan BPR KS dan Debt Collector ke Polisi

0
619

HARIANGARUT-NEWS.COM – Sebelumnya diberitakan, ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat gerudug Kantor DPRD Kabupaten Garut, Kamis (05/04). Massa mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk menertibkan aksi oknum Debt Collector PT dari Onuris Cakra Abadi yang diberi kuasa oleh BPR KS Garut untuk menarik kendaraan bermotor milik nasabah Asep Ridwan warga Jalan Terusan Pembangunan RT01/12 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Koordinator Aksi dari Forum Rakyat Garut Mengkaji (Ragaji), Zamzam Zainulhaq,  kepada awak media di gedung DPRD mengungkapkan, jika para Debt Collector telah melanggar pasal 365 KUHP dan melanggar Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta harus segera diambil tindakan oleh aparat yang berwenang.

Koordinator Aksi Forum Rakyat Garut Mengkaji (Ragaji), Zamzam Zainulhak.

“Dengan disaksikan oleh anggota DPRD Kabupaten Garut dari Komisi C, tadi pak Jhon perwakilan dari BPR KS menyampaikan bahwa hasil audens akan ditindaklanjut dengan pimpinannya dan hasilnya akan diinformasikan kepada kami, Jumat (06/04) besok. Jika permohonan kami tidak dipenuhi, maka kami akan melaporkan BPR KS dan PT Onuris ke Polrestabes Bandung karena kejadian perampasan unit kendaraannya terjadi di Kota Bandung,” tegas Zamzam.

Dikatakan Zamzam, sebenarnya solusi sudah diberikan kepada pihak BPR KS, bahwa nasabah siap melunasi kendaraannya hingga tiga bulan kedepan, jika tidak mampu memenuhi perjanjian maka nasabah bersedia menyerahkan unitnya ke pihak Bank dengan catatan kendaraan bisa digunakan terlebih dahulu oleh nasabah.

Wakil Ketua Komisi C dari DPRD Kabupaten Garut, Enan, berjanji akan menampung semua aspirasi yang telah dilakukan dalam audiensi ini, pihaknya akan segera melakukan koordinasi bersama jajaran Kepolisian untuk mengatasi seluruh permasalahan ini.

“Memang untuk pemanggilan eksekusi leasing, eksekusi fidusia, sudah jelas itu sudah diatur oleh Kapolri, Perkap No. 11 tahun 2011, sudah jelas jadi artinya harus ada permohonan dari Kepolisian, ada jaminan Fidusianya, nanti diteliti oleh hukum, setelah diteliti baru kita diteliti kapan itu eksekusinya. Kalau main ngambil di jalan itu artinya perampasan, kalau di rumah berarti pencurian. Mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi Debt Collector yang menangkap dan memburu motor dan mobil di Jalan,” ujar Enan. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY