Humas BPNT Garut, Jelaskan Hasil Pertemuan dengan Pihak BNI

0
383

HARIANGARUT-NEWS.COM – Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dengan skema Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tak terkecuali di Kabupaten Garut, ada sekitar 171.870 warga yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program beras sejahtera atau rastra pengganti program beras miskin (raskin) kini mendapat program BPNT.

Namun tekhnis pencairan yang dimana masyarakat akan memperoleh bantuan senilai Rp110 ribu yang ditukar dengan Beras dan telur tersebut, menemui banyak kendala. Seperti halnya yang terjadi di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Bungbulang. Karena merasa kesal, masyarakat melayangkan protes kepada pihak desa, dan akhirnya para Kepala Desa memfasilitasi keluhan masyarakat dengan pihak BNI tersebut.

Jumat (08/06), bertempat di Hotel Augusta, Jalan Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, berlangsung pertemuan anntara Pimpinan Cabang BNI Garut, Saeful Jamal, dengan Humas BPNT Kabupaten Garut, Supriatna S Pd, dan Ketua Assosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut, Dede Kusdinar. Pertemuan tersebut terkait keterlambatan pencairan BPNT yang harus didisbustrikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah Desa yang tersebar di Kabupaten Garut.

Usai pertemuan, Humas BPNT, Supriatna mengatakan, hasil pertemuan dengan sejumlah Kepala Desa dan BNI diakuinya menghasilkan beberapa poin diantaranya
pihak BNI akan menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk Desa yang sama sekali tidak ada mesin EDC dengan syarat administrasi harus dipenuhi, terangnya.

“Nantinya BNI akan menayangkan beberapa pengajuan agen ter-update dari pihak Dinas Sosial yang sudah siap administrasi dan telah ada rekomendasi dari para kepala Desa. Apabila ada desa yang belum mengajukan silahkan Kades bisa menunjuk salah satu untuk dijadikan agen,” beber Humas BPNT Kabupaten Garut.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut Supriatna, pihak BNI tidak membagikan mesin kepada Kepala Desa namun pihak BNI berkomitmen mengikuti aturan dan Pedoman Umum (Pedum) yang berlaku, bahkan semua pihak mendukung program BPNT tersebut.

“Proses edukasi selama tiga bulan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial harus didukung oleh semua pihak karena akan membantu pelaksanaan penyaluran BPNT di bulan berikutnya,” tutup Supriatna.

Terpisah, usai bertemu dengan Pihak BNI dan BPNT, Kepala Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang, Asep Sake mengakui, setelah bertemu dengan pengurus BPNT dan BNI, kini pihaknya bisa mencairkan kartu BPNT milik warganya tersebut. (Igie)

 

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY