Dianggap Tak Mampu Jalankan Tugas, FMB Adukan Kadesnya ke DPMD Garut

0
373

HARIANGARUT-NEWS.COM – Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan Kepala Desa. Kepala Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Namun, jika Kepala Desa sudah tidak mampu menjalankan tugasnya, maka mundur adalah pilihan ksatria.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Mekarsari Bersatu (FMB) Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Dudi Juandi, saat menemui Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana SIP M Si, Senin (30/04) di Kantor DPMD Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kaler.

“Kades harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembar daun yang jatuh dari pohon. Karena itu kepala Desa harus sensitif terhadap legitimasi di mata masyarakatnya. Legitimasi berarti pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan dan kewenangan Kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan warganya. Namun Kepala Desa kami tidak menggunakan kriteria modern transparansi dan akuntabilitas, dalam menjalankan roda pemerintahannya,” ungkap Dudi.

Dudi menerangkan, hitam putihnya Desa ini tergantung pada Kepala Desanya. Dan dalam praktiknya, Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu berinisia JY sudah menunjukan kerenggangan dengan masyarakatnya. Secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Hanya Kepala Desa Mekarsari, kata Dudi, tidak pernah mengajak masyarakat untuk musyawarah terkait semua kegiatan pembangunan yang ada di Desa, sehingga yang terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran negara yang sudah tidak bisa ditolerir, tandasnya.

Setelah mendengar pengaduan dari Forum Mekarsari Bersatu tersebut, Kabid Pemdes, Asep Mulyana menyampaikan, bahwa sebaiknya dugaan laporan-laporan tersebut disampaikan secara tertulis agar berita acara pemanggilan kepada Kepala Desa yang bersangkutan bisa dipertanggung jawabkan.

“Silahkan buat laporan secara tertulis, nanti akan kami tindaklanjuti. Karena Kepala Desa punya citra diri benevolent atau sebagai wali yang sudah dipercaya dan diserahi mandat oleh warganya, sehingga kades tidak perlu bertele-tele bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan publik,” papar Kabid Pemdes. (JUL)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY