Desa, Marwah Sebagai Ujung Tombak Pemerintahan Pusat Harus Tetap Dijaga

0
217

HARIANGARUT-NEWS.COM – Kisruh di sejumlah desa Kabupaten Garut, terutama di kecamatan Cibatu, Ketua Forum Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Cibatu, Tata E Ansorie S Kom, merasa prihatin. Terlepas benar atau salah dalam pengelolaan keuangan desa, ini diakibatkan dari kurang komunikasinya antara kepala desa dengan masyarakat.

Menurut Tata, komunikasi yang tersumbat berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat. Sehingga harus secepatnya dibenahi agar persoalan tidak meruncing.

“Bantuan keuangan pemerintah yang semakin besar, seyogyanya para Kepala Desa harus semakin dekat dengan warganya, sehingga kecemburuan dalam mengelola keuangan akan terhindar. Apalagi jika ada penyelewengan anggaran, rentan sekali Kepala Desa diturunkan warganya,” ujarnya.

Peran Forum Koordinasi Pimpinan (Forkopim) Kecamatapun, sambung Tata, dituntut giat dalam pembinaan. Rapat minggon seyogyanya menyertakan lembaga desa, tidak hanya Kepala Desa saja. Hal itu untuk membangun koordinasi yang semakin kuat.

“Peluang melanggar itu sangat besar karena kontrol yang lemah. Ditambah silaturahmi semua pihak yang jarang dilakukan. Apalagi kalau managemen pengelolaan keuangan lemah, sehingga muncul masalah pidana. Semua harus dapat membenahi diri, jangan sampai berurusan dengan hukum,” tandasnya.

Belum lagi, sambung Tata, masalah pemberhentian perangkat yang tak kunjung selesai. Kepala Desa memberhentikan secara sepihak tanpa menempuh regulasi yang berlaku, yang bersangkutan pun merasa bingung karena SK Pemberhentiannya tahu tidak ada rekomendasi dari Camat yang seharusnya. Bukan saja Kades, ketidakelokan lembaga BPD pun terjadi di Kecamatan lain, tersiar kabar ada perangkat desa yang dipaksa mundur oleh anggota BPD.

“Bicara Desa adalah urusan Negara. Artinya setiap keputusan mutlak harus menggunakan Undang-Undang yang berlaku. Desa besertanya lembaganya sebagai warwah ujung tombak pemerintahan pusat harus tetap dijaga, jangan hanya karena suka tidak suka akhirnya bisa memperlakukan bawahan dan anggaran semena-mena. Camat sebagai pembina pun demikian, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati seyogyanya harus mampu menjembati setiap persoalan hingga tuntas,” pungkas Tata. (Asep W)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY