Catatan Redaksi : Garut, Kota Kecilku Yang Sudah Tidak “Intan” Lagi

0
296

Oleh : Igie N. Rukmana, S.Kom (Pemimpin Redaksi Harian Garut News)

HARIANGARUT-NEWS.COM – Menjelang Lebaran Idul Fitri 1439 H, sama seperti tahun-tahun kemarin ataupun menjelang hari besar Islam maupun nasional. infeksi para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Ciledug, Siliwangi dan sekitarnya kambuh lagi. Yang terjadi kemudian adalah perampasan ruang publik, dimana pejalan kaki tidak bisa lagi menggunakan trotoar. Mereka kemudian menggunakan Jalan Raya yang sebetulnya disiapkan untuk kendaraan.

Pengakuan para pedagang, sebagaimana diberitakan media massa, ialah bahwa itu dilakukan karena mereka terpaksa, terpaksa karena harus memberi makan keluarga. Berkenaan dengan penggunaan trotoar untuk kepentingan pribadi, ada satu masalah yang perlu di diskusikan. Masalah ini adalah apa yang disebut ruang publik. Ruang publik adalah ruang bersama. Tidak ada satu orangpun yang memiliki ruang itu secara pribadi, karena itu ruang milik publik.

Jalan Ahmad Yani

Ruang publik termasuk dalam hal ini di alun-alun Garut dan sekitarnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun. Apalagi alasan yang sangat pribadi, yaitu bahwa keluarga butuh makan. Pernyataan ini, dari sudut pandang pedagang yang menggunakan trotoar mungkin tampak keras. Tapi dari satu sisi berikutnya, yaitu dari kepentingan publik, alasan ini sungguh sangat pantas dan masuk akal.

Dalam kontek dan ilustrasi yang berbeda, misalnya kasus korupsi. Uang negara diambil oleh pribadi atau kelompok untuk kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Karena uang negara diambil, maka negara tidak bisa membangun. Ujung dari semua ini adalah kesengsaraan rakyat. Pertanyaannya, setujukah bila semua koruptor ditangkap, diadili, dihukum dan uang hasil korupsi dikembalikan ke negara? Bila jawabannya ya, maka demikianlah ruang publik itu juga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu publik.

Jalan Ciledug

Selanjutnya, yang pertama kali harus dilakukan adalah membela pihak yang haknya dirampas, yaitu hak para pejalan kaki yang trotoarnya digunakan oleh para pedagang. Karena disana yang terjadi bukan saja perampasan trotoar, melainkan juga perampasan dua pertiga Jalan Raya. Akibatnya bisa dipastikan, macet!

Yang kedua, para pedagang harus menyadari bahwa lahan yang digunakan bukan milik pribadi, karena itu tidak semestinya digunakan untuk kepentingan pribadi. Lagipula untuk yang kesekian kalinya, ruang publik adalah ruang milik bersama.

Langkah ketiga, para pedagang yang selama ini menempati ruang publik adalah mayoritas warga Garut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut harus menolong mereka dengan memaksimalkan lahan di Gedung PKL untuk mereka berjualan. Pemangku kepentingan di Garut tentu tahu peta tata kota, dan dari peta itu diketahui mana lahan yang ideal diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi.

Jalan Siliwangi

Pejabat yang punya kapasitas jangan tinggal diam. Orang-orang yang bekerja di pemerintahan, harus mau melakukan ini sebab mereka dibayar dari uang rakyat. Memilih bekerja di Pemerintahan berarti memilih hidup untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Jadi sebagai kesimpulan, semua harus menggunakan sesuatu untuk peruntukannya. Trotoar adalah bagian dari ruang publik, karena itu harus digunakan untuk kepentingan publik. Adalah tidak dibenarkan perorangan menjadi ruang publik sebagai ruang privat, di mana pribadi menguasai ruang publik, sementara kepentingan publik disingkirkan.

Benar, bahwa keluarga butuh makan. Tetapi tentu sebagai bentuk cinta kepada keluarga, jangan sampai menafkahi keluarga dengan cara merampas hak pihak lain, yakni diantaranya menggunakan ruang milik publik. Selanjutnya pemerintah harus menata lagi lokasi dan memaksimalkan ruang agar mereka bisa berjualan, dan mereka bisa tetap memberi makan keluarganya.

Jalan Dewi Sartika, alun-alun Garut.

Saya hendak berujar, Garut kini sudah tidak INTAN (Indah Tertib, Aman dan Nyaman) lagi. Regulasi yang ada hanya tumpukan berkas tak bermakna. Aturan yang dibuat seperti kamuflase, sekedar menunjukan bahwa aturan itu ada, tak peduli berfungsi atau tidak. Masalah parkir, berikut objek retribusi dan subjek retribusinya sudah tertuang di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 503 Tahun 2011. Namun apa yang terjadi? Jalan Ahmad Yani tidak termuat di BAB III Paragraf 1 sebagai Tempat Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini malah dijadikan tempat meraup rupiah oleh pihak-pihak tertentu.

Mengenai trotoar, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 8 point “e” menjelaskan Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Intinya, aturan disana menegaskan tidak boleh ada aktivitas di ruang publik. Namun lagi-lagi yang terjadi, “sabotase” ruang milik publik jelang Lebaran 1439 Hijriyah Tahun 2018 ini semakin merajalela.

Belum lagi Gerobak hijau “Karunia Bhakti”, begitu warga Garut menyebutnya, yang berada di sepanjang jalan Cikuray, Siliwangi, Dewi Sartika dan sekitar alun-alun Garut, kini sudah leluasa menikmati lokasinya usai terbit sebuah Peraturan dari “Kanjeng Dalem” mengenai kawasan Zona Hijau dan Zona Merah. Padahal, pada Tahun 2014 lalu, hampir Rp 2 Milyar lebih Pemkab Garut melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman mengeluarkan anggaran untuk membangun gedung relokasi PKL tersebut. Tapi sekarang, gedung yang berada di Jalan Guntur, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota itu, kini seringkali dijadikan tempat yang kurang bermanfaat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai masyarakat Garut, semoga kedepannya Garut lebih tertata dan berbudi lagi, dan konsisten mempertahankan Jargon Garut sebagai Kota Intan. Bagaimana dengan Car Free Day (CFD) yang telah beralih fungsi? Sepertinya sama saja!

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY