Pakar PISP Minta Bupati Garut Pertimbangkan Pejabat yang Pernah Membuat Sentimen Publik

0
259

HARIANGARUT-NEWS.COM – Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Garut selaku pejabat pembina kepegawaian harus cermat dan profesional dalam menempatkan para pejabat pada posisinya. Jangan sampai penempatan jabatan karena hubungan kedekatan, politis, dan faktor gratifikasi.

Demikian disampaikan Badan Pakar Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP), Hasanuddin, Senin (11/02). Dia mengatakan, ada banyak kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat di daerah karena suap jabatan. Semoga hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Garut, harapnya.

“Terkait rotasi mutasi, sebagai pejabat pembina kepegawaian, Bupati dan Wakil Bupati Garut dibantu secara administratif oleh Sekda dan Baperjakat. Namun pun demikian, keputusan tetaplah ditangan Bupati,” tandas Hasan.

Terhadap hal ini, lanjut dia, Bupati dan Wakil Bupati selain mempertimbangkan syarat adminsitratif, kapasitas dan kapabilitas pejabat, juga harus memperhatikan hal etika, seperti halnya, pada waktu lalu, ada pejabat yang mengeluarkan pernyataan yang mengakibatkan sentimen publik di Dinas Pendidikan.

“Pejabat ini harus dipertimbangkan tidak menduduki jabatan strategis. Apalagi menyangkut kepegawaian. Dalam posisi sebagai pejabat pembina kepegawaian inilah, seringkali jabatan Bupati disalahgunakan, alih-alih untuk penataan menuju clear and good government, malah menjadi sarana memperkaya diri sendiri,” ujarnya.

Hasan menambahkan, oleh sebab itu, selain model pembinaan bersifat terbuka untuk mengantisipasi penyalahgunaan ini, maka secara sistemik sudah ada baperjakat yang dipimpin sekda, biarlah mekanisme ini berjalan secara profesional, dibawah kontrol DPRD, pungkasnya. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY