Ketua FPPG : Pungli Menggurita di Birokrasi Garut

0
477

Oleh : Asep Nurjaman, S.Pd

Pejabat memang mudah disuap atau menyuap. Tentu saja tidak semuanya, akan tetapi pasti banyak yang suka, begitu kata Iwan Fals. Situasi ini kemudian membentuk generalisasi pencitraan akan birokrasi yang buruk dan korup.

Apa yang terjadi dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) bukanlah cerita baru, karena masih banyak kasus serupa atau lebih besar yang tidak atau belum terungkap, maupun kasus kecil-kecilan yang terjadi setiap harinya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Perilaku menyimpang yang kerap ditonjolkan birokrasi Garut seperti korupsi, ilegalitas, kelalaian, inefisiensi, kolusi, sogok-menyogok bisa jadi bukan lagi masalah yang bersifat moral-personal-individual. Akan tetapi masalah timbul akibat dekadensi moral-organisasional birokrasi yang sudah bersifat sistemik dan endemik.

Kegagalan organisasi birokrasi membentengi diri dengan sistem yang mampu mencegah terjadinya kejahatan kerah putih, menyebabkan perilaku menyimpang diterima secara kolektif sebagai moral yang biasa atau wajar. Sehingga standar moral yang berlaku di kalangan tertentu menjadi bergeser jauh dari norma-norma sejati.

Adalah wajar merampok di sarang penyamun, bahkan aparat berkarakter idealis akan disebut sebagai pesakitan jika ia tidak ikut-ikutan. Aparat semacam ini hanya memiliki dua pilihan, bertahan atau mundur. Karena kemungkinan untuk melawan menjadi sempit ketika jumlah aparat korup lebih dominan ketimbang yang bersih sehingga dominasi dan hegemoni moral hazard yang terbentuk pun semakin pekat.

Praktik suap adalah penyakit menahun dan sistemis, guritanya melibatkan hampir semua pejabat Garut di berbagai level. Di samping sebagai pelaku, sebenarnya para pejabat Garut juga menjadi korban akibat sistem yang lemah dan kotor, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika mayoritas birokrat berpotensi menjadi calon penjahat penjahat birokrasi baru.

Karena selain bersifat menular, secara genetis, birokrasi kita sudah menyimpan bahaya laten penyakit korupsi yang bisa kumat sewaktu-waktu, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga pejabat di Pemkab Garut.

**Penulis adalah Ketua Umum DPP Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY