Ketua PPDI Garut, Penghasilan Perangkat Desa Akan Setara dengan ASN Golongan IIA

0
1310

HARIANGARUT-NEWS.COM РRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPP PPDI) dengan Komisi II DPR RI, sebagai tindak lanjut terkait usulan penghasilan Perangkat Desa sesuai agenda surat undangan DPR RI nomor : PW/07134/DPR RI/V/2018, kembali dilaksanakan di Gedung DPR RI Ruang Komisi II, pada Senin (16/04) siang.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut, Dudung Nurodin, usai mengikuti rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (16/04).

Dikonfirmasi hariangarut-news.com, Ketua DPD PPDI Kabupaten Garut, Dudung Nurodin yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, acara dihadiri seluruh anggota Komisi II DPR RI dan telah menghasilkan berbagai keputusan untuk perangkat desa seluruh Indonesia yang harus ditindak lanjuti oleh Kementerian terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan.

“Dua perwakilan perangkat desa asal Kabupaten Garut penuhi undangan Komisi II DPR RI, dan yang dibahas tentang penghasilan tetap Perangkat Desa setara IIa dan BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa. Dalam rapat tersebut, Wakil Pimpinan Komisi II, Nihayatul Wafiroh mengaku senang dengan hasil kesepatakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan Perangkat Desa,” ujar Dudung, Kamis (19/04).

Hasil pembahasan anggota Komisi II DPR RI dengan Perangkat Desa.

Ketua PPDI Kabupaten Garut ini menuturkan, adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam RDP tersebut diantaranya Perangkat Desa berstatus sebagai bagian dari pemerintah Desa, Perangkat Desa akan mendapatkan penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan setara dengan ASN golongan II-A dengan mempertimbangkan masa pengabdian.

“Selain itu Perangkat Desa juga akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sesudah penandatanganan MoU antara Kemendagri dengan institusi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 8 Mei 2018 yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan, dan kesepakatan ini sudah terlaksana selambat-lambatnya pada APBN 2019 setelah Kemendagri berkoordinasi dengan Kemenkeu,” pungkas Dudung. (Igie/Ndy)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY