Tim Hukum PASTI : KPU Garut Tak Paham Hukum, Tapi Memaksakan Diri Akhirnya Labrak Aturan

0
962

HARIANGARUT-NEWS.COM -Sidang Ke-3 musyawarah penyelesaian konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2018 berjalan alot dan berakhir walk out dari pihak Pasangan Agus Supriadi-Teh Imas (PASTI) sebagai pemohon. Sidang tersebut digelar pukul 14.00-19.00 WIB di Hotel Suminar, Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (20/02).

Aksi walk out dipicu karena pada sesi kedua, Panwas mencederai keabsahan sidang. Dimana selaku pihak penengah mengizinkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menjadi saksi dalam persidangan. Jelas hal itu bertentangan dengan peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 pasal 27, bahwa saksi adalah dari pemantau pemilihan yang terakreditasi, bukan dari salah satu komisioner.

“Panwas selaku wasit telah mencederai keabsahan sidang dengan mengizinkan anggota KPU menjadi saksi dalam musyawarah. Ini agak aneh, termohon (KPU) menghadirkan saksi dari KPU,” sebut Koordinator Tim Hukum PASTI, Dr H Cecep Suhardiman SH MH didampingi Ketua Timgab, Galih Fachrudin Qurbany.

Pihak Panwaslu, lanjut Cecep, kembali menyalahi aturan dengan melanjutkan persidangan tanpa dihadiri pemohon. Dimana dalam peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017, pasal 21 bahwa musyawarah atau sidang wajib dihadiri oleh kedua belah pihak yakni pemohon dan termohon.

Sidang Ke-3 sengketa pilkada Garut cukup alot, Tim Hukum Pasti lakukan walk out, Selasa (20/02).

“Inilah problem kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Garut, tidak menguasai hukum tapi memaksakan diri dengan melabrak peraturan yang berlaku,” ujar Galih, Selasa (20/02) malam.

Galih meminta pihak berkopenten, Bawaslu Provinsi, Pusat, DKPP dan segenap praktisi hukum turun tangan agar kondusifitas Pilkada di Garut bisa terjaga. Dengan begitu, pemenuhan terhadap rasa keadilan dapat terjawab.

“Jika dibiarkan, khawatir terjadi kekacauan dan mengusik rasa keadilan masyarakat Garut untuk menentukan caranya sendiri dalam mencari dan menegakan keadilan,” tandasnya.

Senada dengan Cecep, Wakil Sekretaris Partai DPC Demokrat Kabupaten Garut yang juga menjadi Tim Hukum PASTI, Budi Rahadian SH menyampaikan, pada acara pemeriksaan Saksi, Pihak Pemohon dan Tim Advokasi Pemohon melakukan aksi Walk Out. Alasanya, imbuh Budi, saksi yang dihadirkan dari termohon (KPU Garut) adalah Anggota Komisioner KPU Jawa Barat yaitu Endun Abdulhaq, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan sebagai bagian dari Pihak Termohon.

“Dengan bahasa sederhana dapat diartikan Termohon (KPU Garut) yang bertanya, Termohon Pula yang menjawab. Sudah barang tentu Objektivitas saksi tersebut sangat diragukan sekalipun pihak kuasanya menyampaikan bahwa saksi tidak ada hubungan darah. Seharusnya saksi-saksi itu bukan bagian dari pihak secara langsung,” pungkas Budi. (Igie/Bams)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY