Korban Banjir Bandang Duduki Kantor Bupati Garut

0
747

HARIANGARUT-NEWS.COM– Ratusan warga korban bencana banjir bandang sungai cimanuk mendatangi Kantor Bupati Garut, Kamis (08/02). Kedatangan mereka guna menagih janji Pemda Garut tahun 2016 lalu terkait kepastian kepemilikan hak atas rumah dan tanah yang ditempati.

Warga yang merupakan korban banjir bandang sungai Cimanuk tahun 2016 dan direlokasi tahun 2017 lalu ini mendatangi Kantor Bupati sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka datang dengan melakukan long march dari Islami Center Jalan Pramuka, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota hingga ke Kantor Bupati Garut yang berada di Komplek Pemda Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul.

Massa yang tiba di kantor bupati langsung menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati Garut dengan dijaga ketat aparat kepolisian dan Sat Pol PP. Sembari berorasi, massa meminta agar Bupati atau Wakil Bupati menemui mereka secara langsung.

Koordinator Aksi, Iskandar dalam orasinya mendesak agar pemerintah Kabupaten Garut segera menyelesaikan persoalan warga korban banjir bandang Cimanuk terkait status kepemilikan rumah dan tanah yang dijanjikan pemerintah.

“Hari ini masyarakat korban banjir bandang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Terkait kepastian kepemilikan hak atas kehidupan yang layak sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Garut. Berbagai upaya sudah dilakukan masyarakat korban banjir, baik menyurati dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Garut. Supaya segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Namun belum juga membuahkan hasil dan nasibnya masih terkatung-katung,” terangnya.

Iskandar melanjutkan, dirinya bersama korban banjir bandang meminta Pemkab Garut untuk menginformasikan seluas-luasnya tentang anggaran penanggulangan bencana alam dan minta di audit seluruh pos bantuan.

“Pemda harus segera menuntaskan garis sepadan sungai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan menjamin hak masyarakat korban bencana banjir bandang sungai cimanuk dengan kategori rusak ringan dan sewa kontrak,” tegas Korlap, Iskandar.

Selain itu, lanjut Iskandar, Pemkab Garut harus segera menyelesaikan dasar hukum dan pengertian aset by aset, jangan sampai korban banjir bandang sungai Cimanuk dirugikan dengan kebijakan yang tidak berpihak.

“Kami Paguyuban Warga Korban Banjir Bandang Cimanuk harus mendapatkan informasi seluas-luasnya yang diisyaratkan pada Perbup Nomor 3 Tahun 2015 tentang penanggulangan bencana,” pungkas Iskandar.

Pantauan hariangarut-news.com, hingga pukul 11.30 WIB Kamis (08/02), masa masih berkerumun di halaman Kantor Bupati Garut hingga tuntutannya dipenuhi. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY