Anggota Banggar DPRD Garut, Pemkab Harus Prioritaskan Kepentingan Publik daripada Instansi Vertikal

0
454

HARIANGARUT-NEWS.COM – Kegiatan menjelang Rapat Paripurna Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan Tahun Anggaran 2017, mendapat sorotan tajam dari salah seorang anggota DPRD Komisi A dari Fraksi PDI-P Kabupaten Garut, Yudha Fuja Turnawan. Dirinya menegaskan, adanya anggaran subsidi silang yang tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Yudha mengatakan, dinamika yang terjadi dalam pembahasan menggambarkan ketidaktegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menetapkan prioritas belanja daerah. Padahal, kata Yudha, APBD Perubahan TA 2017 panduannya jelas yaitu Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

“Dalam Permendagri tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap belanja langsung manfaat capaian kinerjanya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, tentunya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja langsung pun harus dapat menunjukkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik,” ujarnya kepada hariangarut-news.com, Senin (16/10).

Di Permendagri juga, imbuh Yudha, disebutkan pembangunan gedung perkantoran agar dihentikan dulu, dan jangan dialokasikan terkecuali ada kaitannya dengan pelayanan publik. Bukti nyata dari ketidaktegasan ini adalah ditengah kondisi infrastruktur irigasi teknis yang rusak diatas 50 % dan adanya ribuan ruang kelas yang rusak berat.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Garut malah menganggarkan pembangunan untuk instansi vertikal. Ini menunjukkan ketidakadilan anggaran karena masyarakat yang lebih membutuhkan justru diabaikan. Misalnya SDN Godog 4 Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sekolah ini membutuhkan perhatian dari Pemkab Garut karena terletak di tebing curam. Selain itu disampinya ada jurang sampai 60 meter. Kondisi Bangunan sekolah tersebut sudah rusak, dinding di sejumlah ruang kelas sudah retak-retak karena adanya pergeseran tanah,” tandas Politisi muda dari PDI-P tersebut

Bayangkan saja, lanjut Yudha, lokasi sekolah ini ada di puncak bukit dan sarana jalan menuju sekolah sulit dan berbahaya, bahkan ada warga yang meninggal dunia ketika menuju dan dari sekolah. Artinya, kondisi sekolah Godog 4 mengancam keselamatan anak didik dan tenaga pengajar.

“Dalam konteks ini apakah bijak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk instansi vertikal? Walaupun instansi tersebut juga membutuhkan bantuan Pemda dalam penataan kantornya. Sejak tahun lalu Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Garut tidak setuju adanya anggaran bombastis untuk full day school di SDN Regol. Ketika ternyata anggaran Full Day School tidak diserap atau tidak direalisasikan,” cetus Yudha.

Yudha menaruh harapan adanya pergeseran belanja kepada sekolah-sekolah yang rusak berat seperti di SD Godog 4 ini di APBD Perubahan TA 2017, namun ironis hal itu tidak terjadi.

“Selama pembahasan juga terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam Raperda APBD Perubahan, agar Raperda APBD Perubahan ini seimbang sayangnya lagi-lagi yang dikorbankan adalah belanja daerah yang justru sangat bermanfaat untuk masyarakat,” terangnya.

Contoh program pendampingan PAMSIMAS di dinas PUPR Garut, padahal akses air bersih adalah kebutuhan masyarakat yang paling penting, sementara belanja untuk instansi vertikal tetap ada. Selain itu, ketika sekolah rusak berat diabaikan, tetapi penataan kantor instansi vertikal diperhatikan, Quo vadis anggaran berpihak ke publik, pungkas Yudha. (Igie)

Hosting Unlimited Indonesia

LEAVE A REPLY